Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, gampangnya… yang diatur dalam Hukum Perdata hanya hal-hal yang berkaitan dengan hubungan orang perorang, jika diluar dari itu bukan termasuk wewenang hukum perdata.

BW
BW – Burgerlijk Wetboek

Hukum perdata dapat lahir dari UU dan Perjanjian. Hukum Perdata mempunyai sumber referensi utama yang disebut dengan KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) atau yang biasa dikenal dengan sebutan BW (Burgerlijk Wetboek). Jadi jangan bingung kalau sewaktu-waktu ada keterangan pasal yang ditulis Pasal 1028 BW, itu sama saja dengan Pasal 1028 KUHPer.

Pembagian Hukum Perdata dapat dikelompokkan berasal dari dua kategori. Pertama, pembagian Hukum Perdata menurut Ilmu Pengetahuan, yang menyebutkan bahwa Hukum Perdata terdiri atas hal-hal tentang orang, tentang keluarga, tentang harta kekayaan, tentang waris. Kedua, pembagian hukum menurut KUHPer disesuaikan dengan buku-buku yang ada di KUHPer.

BUKU I mengatur tentang orang (van persoonen) dan hukumnya disebut Personenrecht. BUKU II mengatur tentang benda (van zaken) dan hukumnya disebut Zakenrecht. BUKU III mengatur tentang perikatan (verbintenis) dan hukumnya disebut Verbintenisenrecht. Yang terakhir adalah BUKU IV mengatur tentang pembuktian dan daluarsa (bewijs & verjaring)

“bahasa Belandanya sedikit ribet, tapi yang pasti… istilah Recht yang dipakai dalam Bahasa Belanda artinya HUKUM, sedangkan Buku-buku yang dimaksud di KUHPer… sebenarnya bisa disebut sebagai BAB… Jadi bukan ada 4 buku yang terpisah lo y… Jangan salah bayangan..”😀

KUHPer sendiri sekarang sudah tidak dipergunakan secara keseluruhan lagi, karena sudah ada ketentuan-ketentuan khusus yang dikeluarkan pemerintah sebagai penganti ketentuan yang tercantum di KUHPer. UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan secara otomatis menggantikan pasal-pasal yang tercantum di BUKU I yang berkaitan tentang hal yang sama. Contoh lain, UU Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang tanah, menggantikan pasal-pasal di BUKU II KUHPer yang mengatur tentang tanah. Hal seperti ini dikenal dengan Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis yang artinya undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (sumber: Kamus Hukum)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s